Sejarah Terbentuknya BPUPKI – Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak jepang pada tanggal 29 april 1945. Dalam bahasa Jepang , BPUPKI disebut dengan sebutan Dokuritsu Junbi Cosakai.

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Badan yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat danWakil Hibangase Yosia dari Jepang dan Raden Pandji Soeroso ini memiliki 67 anggota dimana 60 orang diantaranya adalah orang Indonesia dan 7 orang lainnya berasal dari Jepang.

Berikut adalah beberapa anggota dari BPUPKI :

  • K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
  • R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
  • Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua), orang jepang
  • Ir. Soekarno
  • Drs. Moh. Hatta
  • Mr. Muhammad Yamin
  • Prof. Dr. Mr. Soepomo
  • KH. Wachid Hasyim
  • Abdoel Kahar Muzakir
  • Mr. A.A. Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejo
  • H. Agoes Salim
  • Mr. Achmad Soebardjo
  • Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  • Ki Bagoes Hadikusumo
  • A.R. Baswedan
  • Soekiman
  • Abdoel Kaffar
  • R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  • K.H. Ahmad Sanusi
  • K.H. Abdul Salim
  • Liem Koen Hian
  • Tang Eng Hoa
  • Oey Tiang Tjoe
  • Oey Tjong Hauw
  • Yap Tjwan Bing.

Tujuan BPUPKI

Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati para warga Indonesia agar membantu Jepang untuk melawan melawan sekutu dengan hadiah sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Selain itu tugas lainya yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.

Tugas BPUPKI

Tugas utama dari BPUPKI itu sendiri adalah mempelajari dan menyelidik segala hal yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia. Selain tugas utama di atas , BPUPKI juga memiliki tugas lainnya seperti membentuk Panitia Kecil dan membantu panitia Sembilan dan panitia kecil dan membentuk reses selama satu bulan.

Sidang BPUPKI

Ada 2 sidang yang diselenggarakan oleh BPUPKI. Untuk sidang yang pertama di adakan di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan gedung Pancasila. Rapat ini diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 1945 dan sudah mulai dipraktekan keesokan harinya.

Sidang pertama ini membahas tentang Dasar Negara. Ada 3 orang yang memberikan ide dan pendapat mereka tentang Dasar Negara , mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno.

Mr. Muhammad Yamin mengemukakan lima asas dari dasar Negara, yaitu sebagai berikut :

  • Peri Kebangsaan
  • Peri Kemanusiaan
  • Peri Ketuhanan
  • Peri Kerakyatan
  • Kesejahteraan Rakyat

Prof. Dr.Mr. Soepomo mengajukan Dasar Negara Indonesia yaitu sebagai berikut:

  • Persatuan
  • Mufakat dan Demokrasi
  • Keadilan Sosial
  • Kekeluargaan
  • Musyawarah

Ir. Soekarno pun mengajukan lima asas Negara yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila.

  • Kebangsaan Indonesia
  • Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
  • Mufakat atau Demokrasi
  • Kesejahteraan Sosial
  • Ketuhanan Yang Maha Esa

Melihat pendapat Dasar Negara di atas sempat terjadi perdebatan diantara peserta yang menghadiri siding BPUPKI. Perdebatan ini yaitu membahas penetapan aturan situs judi slot terpercaya Islam dalam Indonesia yang baru. Hal ini yang akhirnya membuat BPUPKI membentuk Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk memusyawarahkan hal tersebut.

Anggota dari panitia Sembilan yaitu:

  1. Ir. Soekarno
  2. Drs. Moch. Hatta
  3. Mr. Achmad Soebardjo
  4. Mr. Muhammad Yamin
  5. KH. Wachid Hasyim
  6. Abdul Kahar Muzakir
  7. Abikoesno Tjokrosoejoso
  8. H. Agus Salim
  9. Mr. A.A. Maramis

Selanjutnya , sidang kedua BPUPKI diadakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan topik pembahasan tentang bentuk Negara, wilayah Negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan Negara, pendidikan serta pengajaran.

Ada sekitar 19 orang yang hadir di sidang kedua ini yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Tak lupa pula dibentuk Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moch. Hatta.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, wilayah Indonesia Merdeka sudah ditentukan. Wilayah tersbut mencakup wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis serta pulau-pulau disekitarnya.